Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026: Aturan Pola Karier PNS Kemendikdasmen
Mashenry.com-- Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026: Aturan Pola Karier PNS Kemendikdasmen
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan
pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan tersebut bertujuan
mewujudkan manajemen karier yang profesional, transparan, berkeadilan, serta
selaras dengan prinsip sistem merit dan manajemen talenta ASN.
Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah
pengaturan tiga jalur pengembangan karier PNS, yaitu jalur horizontal,
vertikal, dan diagonal. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme
rotasi, promosi, evaluasi jabatan, hingga kewajiban pemutakhiran profil PNS.
Lantas, apa saja ketentuan yang diatur dalam Permendikdasmen
Nomor 26 Tahun 2026? Berikut pembahasan lengkapnya.
Latar Belakang Terbitnya Permendikdasmen Nomor 26 Tahun
2026
Penerbitan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelenggarakan pola karier PNS yang
selaras dengan kebijakan manajemen talenta.
Selain itu, ketentuan mengenai pola karier PNS sebelumnya
yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 dinilai sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru yang dapat
memberikan arah pengembangan karier PNS sekaligus menyelaraskan kompetensi
pegawai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kemendikdasmen.
Tujuan Pola Karier PNS di Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 2, pola karier PNS di lingkungan
Kemendikdasmen memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
- Memberikan
arah pengembangan karier PNS di lingkungan Kementerian.
- Menyelaraskan
kompetensi PNS dengan kebutuhan organisasi di Kementerian.
- Menjadi
dasar penempatan dan/atau pemindahan PNS berdasarkan Manajemen Talenta PNS
di Kementerian.
Melalui kebijakan ini, pengembangan karier PNS diharapkan
dapat berjalan lebih terarah dengan mempertimbangkan kompetensi, potensi,
kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Enam Prinsip Pelaksanaan Pola Karier PNS
Pasal 3 Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 menetapkan enam
prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pola karier PNS.
1. Kepastian
Pola karier memberikan kepastian mengenai arah dan alur
karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesionalisme
Pengembangan karier harus mendorong peningkatan kompetensi
dan prestasi kerja PNS.
3. Transparan
Pola karier harus diketahui oleh setiap PNS serta memberikan
kesempatan yang sama bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.
4. Integritas
Peningkatan karier harus didukung oleh rekam jejak yang
baik, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta kepatuhan terhadap nilai
moral dan etika.
5. Keadilan
Memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
6. Rasional
Pelaksanaan pola karier harus disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing unit kerja untuk mencapai visi organisasi.
Jenis Jabatan PNS di Lingkungan Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 4, pola karier PNS diperuntukkan bagi dua
jenis jabatan, yaitu:
- Jabatan
Manajerial, yaitu kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit
organisasi dan mengelola pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.
- Jabatan
Nonmanajerial, yaitu kelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi
teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam
mengelola serta mengawasi kinerja pegawai.
Pelaksanaan pola karier dilakukan melalui tiga tahapan,
yakni perencanaan pengembangan karier PNS, pengisian jabatan PNS, dan evaluasi
pelaksanaan jabatan PNS.
Perencanaan Pengembangan Karier PNS
Bab II Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 mengatur perencanaan
pengembangan karier PNS yang dilaksanakan melalui dua tahapan.
1. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS Unit Kerja
Setiap unit kerja menyusun rencana pengembangan karier
berdasarkan Manajemen Talenta PNS.
Penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal
melalui Biro. Hasil penyusunan kemudian ditetapkan oleh pimpinan unit kerja
dengan memperhatikan:
- Profil
PNS.
- Kompetensi
dan potensi PNS.
Selanjutnya, hasil rencana pengembangan karier tersebut
disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang (PyB).
2. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS Kementerian
Rencana pengembangan karier tingkat Kementerian disusun
berdasarkan rencana pengembangan karier masing-masing unit kerja.
Penyusunannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui
Biro dan hasilnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.
Tiga Jalur Karier PNS: Horizontal, Vertikal, dan Diagonal
Salah satu materi penting dalam Permendikdasmen Nomor 26
Tahun 2026 adalah pengaturan tiga jalur karier PNS sebagaimana tercantum dalam
Pasal 14.
1. Jalur Karier PNS Horizontal
Jalur karier horizontal merupakan penempatan dan/atau
perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara.
Perpindahan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan
memberikan pengalaman kerja yang berbeda.
Jalur horizontal dapat dilaksanakan:
- Dalam
Jabatan Manajerial.
- Dalam
Jabatan Nonmanajerial.
- Antar Jabatan Manajerial dan
Jabatan Nonmanajerial.
Contohnya
meliputi perpindahan antarjabatan fungsional, antarjabatan pelaksana, serta
perpindahan tertentu antara jabatan manajerial dan fungsional sesuai ketentuan
Pasal 17.
2. Jalur
Karier PNS Vertikal
Jalur
karier vertikal merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari posisi
jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi.
Pada
Jabatan Manajerial, jalur vertikal meliputi:
- Jabatan pimpinan tinggi pratama
ke jabatan pimpinan tinggi madya.
- Jabatan administrator ke
jabatan pimpinan tinggi pratama.
- Jabatan
pengawas ke jabatan administrator.
Sementara
itu, pada Jabatan Nonmanajerial, jalur vertikal dapat dilakukan melalui:
- Kenaikan
jenjang jabatan fungsional.
- Pengangkatan jabatan pelaksana
ke dalam jabatan fungsional.
- Kenaikan jabatan dalam kelompok
jabatan pelaksana.
3. Jalur
Karier PNS Diagonal
Jalur
karier diagonal merupakan perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi
jabatan lain yang lebih tinggi dan tidak berada pada satu jalur lini jabatan.
Jalur ini
dapat dilaksanakan dari Jabatan Manajerial ke Jabatan Nonmanajerial maupun
sebaliknya.
Contoh
perpindahan dari Jabatan Manajerial ke Jabatan Nonmanajerial:
- Jabatan administrator ke
jabatan fungsional ahli utama.
- Jabatan
pengawas ke jabatan fungsional ahli madya.
Adapun
perpindahan dari Jabatan Nonmanajerial ke Jabatan Manajerial meliputi:
- Pelaksana
ke jabatan pengawas.
- Jabatan
fungsional keterampilan atau jabatan fungsional ahli pertama ke jabatan
pengawas.
- Jabatan fungsional ahli muda ke
jabatan administrator.
- Jabatan fungsional ahli madya
ke jabatan pimpinan tinggi pratama.
- Jabatan fungsional ahli utama
ke jabatan pimpinan tinggi madya.
Dengan
adanya tiga jalur tersebut, pengembangan karier PNS tidak hanya dilakukan
melalui kenaikan jabatan secara vertikal, tetapi juga dapat melalui perpindahan
jabatan setara maupun lintas jalur jabatan sesuai ketentuan.
Standar
Kompetensi Jabatan PNS
Pasal 24
mengatur bahwa Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas dua kelompok.
1.
Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, meliputi:
- Jabatan
pimpinan tinggi.
- Jabatan
administrator.
- Jabatan
pengawas.
2.
Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial, meliputi:
- Jabatan
fungsional.
- Jabatan
pelaksana.
Standar
Kompetensi Jabatan manajerial dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh Menteri.
Sementara itu, Standar Kompetensi Jabatan fungsional mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan
Rotasi PNS
Rotasi
merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke
posisi jabatan lain dengan tingkat dan tanggung jawab yang setara.
Berdasarkan
Pasal 26, rotasi dilaksanakan untuk mengembangkan wawasan dan memperkaya
pengalaman kerja PNS melalui jalur karier horizontal.
Beberapa
ketentuan penting mengenai rotasi meliputi:
- Rotasi
dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Komite Talenta.
- Rekomendasi
diberikan berdasarkan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diisi
dan Profil PNS.
- PNS
yang menduduki Jabatan Manajerial hanya dapat dirotasi setelah menduduki
jabatan minimal 2 (dua) tahun.
- Ketentuan
masa jabatan minimal 2 tahun dikecualikan apabila PNS dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau sanksi kode etik dan/atau tidak cakap jasmani
atau rohani.
Selain itu, rotasi dapat diprioritaskan bagi pejabat
manajerial yang memasuki batas usia pensiun, yaitu terhitung 5 (lima) tahun
sebelum memasuki usia pensiun. Pelaksanaannya berdasarkan permohonan rotasi
PNS.
Ketentuan Promosi PNS
Berbeda dengan rotasi, promosi merupakan penempatan dan/atau
perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan dengan tingkat dan
tanggung jawab yang lebih tinggi.
Pasal 30 mengatur bahwa promosi PNS dilaksanakan untuk
meningkatkan dan mengembangkan karier melalui:
- Jalur
karier vertikal.
- Jalur
karier diagonal.
Ketentuan
promosi dalam peraturan ini meliputi:
1.
Promosi Jabatan Manajerial
Promosi PNS
pada Jabatan Manajerial diprioritaskan bagi Talenta yang masuk dalam Kelompok
Rencana Suksesi Kementerian.
Kelompok
tersebut berasal dari pemetaan Talenta sesuai ketentuan Manajemen Talenta PNS
Kemendikdasmen.
2.
Promosi Jabatan Fungsional
Promosi
pada jabatan fungsional dilakukan bagi PNS sesuai dengan jabatan target
fungsional berdasarkan ketentuan Manajemen Talenta PNS Kementerian.
3.
Promosi Jabatan Pelaksana
Promosi
dalam jabatan pelaksana dilakukan bagi PNS yang diusulkan oleh pimpinan unit
kerja.
Promosi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan setelah
mendapatkan rekomendasi Komite Talenta berdasarkan pemenuhan Standar Kompetensi
Jabatan dan Profil PNS.
Adapun
petunjuk teknis pelaksanaan rotasi dan promosi PNS ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal.
Evaluasi
Kinerja dan Masa Jabatan PNS
Permendikdasmen
Nomor 26 Tahun 2026 juga mengatur evaluasi pelaksanaan jabatan PNS melalui dua
bentuk evaluasi.
1.
Evaluasi Kinerja
Evaluasi
kinerja merupakan penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan.
Pelaksanaannya dilakukan secara:
- Periodik.
- Tahunan.
Evaluasi ini mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai.
2. Evaluasi Masa Jabatan
Evaluasi masa jabatan dilaksanakan bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Manajerial selama 5 (lima) tahun dalam jabatan yang sama pada
unit kerja yang sama.
Evaluasi dilaksanakan oleh Komite Talenta.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa PNS masih
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja, serta
mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan
instansi, Komite Talenta dapat merekomendasikan perpanjangan masa jabatan.
Profil PNS Wajib Dimutakhirkan
Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh PNS
Kemendikdasmen adalah kewajiban melakukan pemutakhiran Profil PNS.
Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur bahwa Profil PNS dikelola
oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro menggunakan sistem informasi pegawai yang
disediakan oleh Kementerian.
Profil PNS paling sedikit memuat:
- Data
pegawai.
- Riwayat
pendidikan.
- Rekam
jejak jabatan.
- Kotak
Manajemen Talenta PNS.
- Riwayat
kompetensi.
- Riwayat
hasil Penilaian Kinerja.
- Rencana
Pengembangan Karier PNS.
- Riwayat
organisasi.
Berdasarkan Pasal 42, setiap PNS Kementerian wajib melakukan
pemutakhiran Profil PNS sesuai pedoman pengelolaan dan pemutakhiran Profil PNS
yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Dengan demikian, kelengkapan dan keakuratan data kepegawaian
menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pegawai.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karier
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola karier PNS
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
Tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan pengisian dan
penempatan PNS dalam jabatan di lingkungan Kemendikdasmen.
Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada:
- Menteri.
- Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.
- Kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan
teknis dan pengawasan penerapan sistem merit ASN.
Hasil tersebut menjadi laporan pembinaan pola karier PNS
Kementerian.
Mobilitas
Talenta Nasional
Hal menarik
lainnya terdapat dalam Pasal 44.
Pengisian
Jabatan Manajerial maupun Jabatan Nonmanajerial di lingkungan Kemendikdasmen
dapat dilakukan melalui mobilitas Talenta nasional.
Pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pola Karier PNS nasional.
Ketentuan ini membuka ruang pengisian jabatan melalui
mobilitas talenta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang
berlaku.
Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Permendikbud Nomor 19
Tahun 2018
Pasal 45 mengatur bahwa Rencana Pengembangan Karier PNS
harus disusun dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Permendikdasmen
Nomor 26 Tahun 2026 mulai berlaku.
Sebelum Rencana Pengembangan Karier PNS ditetapkan,
pengisian jabatan dilakukan dengan ketentuan:
- Jabatan Manajerial dan jabatan
fungsional utama berdasarkan rekomendasi Komite Talenta.
- Jabatan selain sebagaimana
dimaksud pada angka 1 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Selanjutnya,
Pasal 46 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pola karier PNS
terkait tugas dan fungsi suburusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana
diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
Kapan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 Mulai Berlaku?
Berdasarkan Pasal 47, Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dalam dokumen, peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 4 November 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul
Mu'ti.
Perlu diperhatikan bahwa tanggal penetapan dan tanggal
pengundangan merupakan dua hal yang berbeda. Tanggal pengundangan pada salinan dokumen yang tersedia tidak tercantum
secara terbaca.
Kesimpulan
Terbitnya
Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pola Karier PNS di Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi landasan baru dalam pengembangan karier
ASN di lingkungan Kemendikdasmen.
Peraturan
ini mengatur berbagai aspek pengembangan karier, mulai dari perencanaan
pengembangan karier, jalur karier horizontal, vertikal, dan diagonal, mekanisme
rotasi dan promosi, evaluasi kinerja, evaluasi masa jabatan, hingga pengelolaan
Profil PNS.
Bagi
seluruh PNS di lingkungan Kemendikdasmen, penting untuk memahami ketentuan ini,
meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan kinerja, serta memastikan
Profil PNS selalu diperbarui.
Dengan penerapan pola karier yang berlandaskan sistem merit
dan manajemen talenta, diharapkan pengembangan karier PNS dapat berjalan secara
profesional, transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Unduh Salinan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
Untuk mempelajari ketentuan secara lebih lengkap, silakan
unduh dan baca salinan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 melalui dokumen
peraturan yang disediakan.
Semoga bermanfaat,





Post a Comment for "Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026: Aturan Pola Karier PNS Kemendikdasmen"